Pmk nomor 213 tahun 2016

ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 yang berbasis kas menuju akrual;

hidocsvolq.web.app
 Işl302u örgüt kurami ders notları

May 24, 2017 · Dasar hukum PMK No. 213/PMK.03/2016 Kewajiban menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan Sesuai Pasal 10 ayat (2), PP No. 74 Tahun 2011 3 1 Kewajiban Pembukuan sesuai Pasal 28 ayat (1), UU KUP 2 Transaksi Hubungan Istimewa sesuai Pasal 18 ayat (3), UU PPh Kriteria Wajib Pajak, Jenis Dokumen dan ketentuannya PMK No. 213/PMK.03/2016 berlaku… Download Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016. Percepatan …

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

16 Mei 2017 213/PMK.03/2016 Dokumentasi Transfer Pricing di Indonesia serta UU KUP Pasal 3 ayat (6) dan PP 74 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat (2). PMK – 213/PMK.03/2016 – PERATURAN PAJAK peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 213/pmk.03/2016 tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat … MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN NOMOR 213 /PMK.03/ 2016 TENTANG JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Wajib Pajak harus melampirkan dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam Surat Pemberitahuannya, dan wajib meny1mpan

Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan (PMK Nomor 213/PMK.09/2009). PMK Nomor 213/PMK.09/2009 tersebut merelasikan jenis pelanggaran dengan jenis hukuman disiplinnya dengan menggunakan metode scoring. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang di dalamnya telah

Peredaran bruto konsolidasi thn pajak bersangkutan ≥ 11 T? No. Tidak membuat. CbCR. Yes. Memiliki transaksi afiliasi? Yes. 2 Feb 2017 PMK No. 213/PMK.03/2016. Kewajiban menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan. Sesuai Pasal 10 ayat (2), PP No. 74 Tahun  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 Tahun 2016. JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN YANG WAJIB DISIMPAN OLEH   12 Jan 2017 213/PMK.03/2016 (“PMK-213”) dalam yaitu: Peraturan DJP No. Dalam kondisi tahun pajak sebelumnya mencakup periode kurang dari. Indonesian Type: REGULATION (PER) By: MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (MOF) Number: 213/PMK.03/2016 Date: DECEMBER 

Formulir SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 format ...

peraturan menteri perdagangan nomor 87/m-dag/per/10/2015 (25,249) peraturan menteri keuangan nomor 75/pmk.011/2012 (23,892) peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2008 (23,529) peraturan dirjen bea dan cukai nomor per-16/bc/2016 (22,394) undang - undang nomor 10 tahun 1995 (21,939) peraturan menteri keuangan nomor 235/pmk… PMK Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan DAK Fisik ... Oct 04, 2016 · Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan DAK Fisik pada APBN-P Tahun Anggaran 2016, berikut kami sampaikan softcopy peraturan dimaksud. Download (PDF, Unknown) 4 October 2016 / Berita, Informasi, Informasi Publik, Peraturan. Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2016 – Keuangan Negara Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle. 142/PMK.010/2016: 143/PMK.01/2016: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

pmk nomor 7/pmk.03/2015 tentang tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga ransfer (advance pricing agreement) , transfer pricing indonesia , pmk nomor 7/pmk.03/2015 tentang tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga ransfer (advance pricing agreement) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213 ... Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya Formulir SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 format ... Apr 17, 2017 · Bagi Pembaca Setia Tax Learning yang memerlukan Formulir SPT Tahunan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2016 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 beserta lampiran khusus dan Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal untuk Transfer Pricing Documentation sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, silakan didownload di … Permenkeu Nomor 213/PMK.03/2016 - Info ASN Terbaru InfoASN.id, Permenkeu Nomor 213/PMK.03/2016 Permenkeu Nomor 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen Dan/Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, …

nomor 29/pmk.03/2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 191/pmk.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 Tahun ... peraturan menteri keuangan nomor 213/pmk.03/2016 tahun 2016. jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 ... Download Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016. Percepatan … PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … Pasal 38 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1791);Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB

PMK NOMOR 214 /PMK.05/2013 TENTANG BAGAN AKUN … perka bps no. 29 tahun 2014 ttg perubahan kedua atas perka no. 77 tahun 2012 ttg teknis pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan badan pusat statistik PMK NO 162 /PMK.OS/2013 TTG KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Peraturan Berdasarkan Tahun - Perubahan Kelima atas ... 24-Sep-2016 s/d Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang … Peraturan Menteri Keuangan - 29/PMK.03/2016 nomor 29/pmk.03/2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 191/pmk.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 Tahun ...